-
101 Puisi Pilihan – Tuhan Beri Aku Tahun: 70 Tahun Yesmil Anwar
SEGERA TERBIT
101 Puisi Pilihan
TUHAN BERI AKU TAHUN: 70 Tahun Yesmil Anwar
Penulis:
Yesmil Anwar
ISBN:
DALAM PROSES- Ukuran : 15 x 21 cm
- Tebal: 234 hlm
- Binding: Soft Cover
Harga: –
Layanan Kosumen: WA – 081322702828
SINOPSIS:
Buku puisi “TUHAN BERI AKU TAHUN” yang berjumlah 101 puisi isinya merupakan puisi-puisi pilihan dari buku puisi yang pernah penulis terbitkan, juga puisi yang belum sempat dibukukan berhasil dirampungkan.
Diterbitkanya buku puisi ‘TUHAN BERI AKU TAHUN” sebagai tanda 70 tahun usia penulis di tanggal 11 September tahun 2024 ini dan juga sebagai kenang-kenangan bagi seluruh karib dan keluarga.
-
EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DESA
Rp 52,000EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA GUNA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN DESA
Penulis:
DR. ELISATRIS GULTOM, SH., MH.ISBN:
DALAM PROSES- Ukuran : 15 x 21 cm
- Tebal: 170 hlm
- Binding: Soft Cover
Harga 52.000
Layanan Konsumen & Pembelian: WA – 081322702828
SINOPSIS
Sebagaimana diketahui, selama ini terlihat adanya kesenjangan yang sangat lebar antara perekonomian perdesaan dengan perkotaan sebagai dampak dari penetapan program pembangunan perdesaan yang tidak memberikan akses bagi masyarakat desa untuk terlibat aktif di dalamnya. Akibatnya, selama ini masyarakat perdesaan terkesan hanya sekedar “penonton” dari jalannya pembangunan di wilayah perdesaan.
Setelah berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pemerintah gencar mendorong agar di wilayah perdesaan semakin banyak didirikan Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian desa.
Substansi yang dikandung buku ini diawali dengan gambaran latar belakang di balik pentingnya wilayah perdesaan untuk berkiprah dalam pembangunan, kemudian uraian tentang beberapa kebijakan pemerintah yang pernah digulirkan terkait pembangunan perdesaan, dan selanjutnya diakhiri dengan kutipan liputan media sehubungan lahirnya kebijakan baru tentang BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
-
EKSPLOITASI WILAYAH PESISIR DI INDONESIA: Perspektif Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria untuk Pembangunan Kepariwisataan Berkelanjutan
SEGERA TERBIT
EKSPLOITASI WILAYAH PESISIR DI INDONESIA:
Perspektif Hukum Lingkungan, Tata Ruang dan Agraria
untuk Pembangunan Kepariwisataan BerkelanjutanPenulis:
Dr. Sherly Meilintan Surya, S.H., M.Kn.
Prof. Dr. Nia Kurniati, S.H., M.H.
Dr. H. Imamulhadi, S.H., M.H.
Dr. Maret Priyanta, S.H., M.H.ISBN:
DALAM PROSES- Ukuran : 15 x 21 cm
- Tebal : 410 hlm
- Binding : Soft Cover
Harga: –
Layanan Kosumen: WA – 081322702828
SINOPSIS:
Perkembangan pariwisata di wilayah pesisir Indonesia seyogianya berdampak terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Hotel dan resort dibangun dengan memanfaatkan tanah di wilayah pesisir, namun kurang memperhatikan lingkungan dan ekosistem wilayah pesisir serta menimbulkan pencemaran. Hak atas tanah yang diberikan di wilayah pesisir menjadi perdebatan yang tidak berkesudahan, ditambah lagi dengan diterbitkannya sertipikat hak atas tanah di laut. Hotel dan resort yang dibangun dengan memanfaatkan tanah di wilayah pesisir dilakukan tanpa alas hak yang jelas. Antar peraturan perundang-undangan terkait wilayah pesisir ditemukan disharmoni dan tumpang tindih. Aspek pembangunan berkelanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan) ditambah dengan aspek hukum dan tata kelola belum berjalan maksimal, serasi dan seimbang. Wilayah pesisir sebagai peralihan antara darat dan laut seharusnya direncanakan secara terpadu dan terintegrasi ke dalam tata ruang untuk menjaga keberlanjutan wilayah pesisir. Urgensi pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu serta konsep peruntukan dan penggunaan tanah di wilayah pesisir untuk kegiatan usaha hotel dan resort dibutuhkan dalam rangka mencapai pembangunan kepariwisataan nasional yang berkelanjutan. Buku ini menyuguhkan kajian analitis dan rekontruksi konsep regulasi peruntukan dan penggunaan tanah di wilayah pesisir bagi kegiatan usaha hotel dan resort, alas hak yang sah serta menemukan konsep yang dapat diaplikasikan untuk hotel dan resort di wilayah pesisir dalam rangka mencapai pembangunan kepariwisataan nasional yang berkelanjutan.
-
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 4.0 – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia
Rp 98,500HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 4.0
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Pelindungan Data Pribadi di IndonesiaPenulis:
DR. DANRIVANTO BUDHIJANTO, S.H., LL.M in IT Law, FCBArb., FIIArb.ISBN:
DALAM PROSES- Ukuran : 15 x 21 cm
- Tebal: 384 hlm
- Binding: Soft Cover
Harga 98.500
Layanan Kosumen & Pembelian: WA – 081322702828SINOPSIS
Buku ini yang merupakan #NEWNORMALBOOKSERIES dengan judul HUKUM ADMINISTRASI NEGARA 4.0 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Pelindungan Data Pribadi di Indonesia sebagai korelasi konstruktif peradaban Adaptasi Kebiasaan Baru-AKB (New Normal atau Next Normal) dengan revolusi teknologi informasi terhadap administrasi negara. Buku ini ditulis sebagai kepedulian Penulis terhadap perlunya pemahaman yang lebih sistemik dan aplikatif dari konsep-konsep yang dikenal dalam Hukum Administrasi Negara dan Revolusi Industri 4.0 melalui SPBE serta elindungan Data Pribadi di Indonesia. Buku ini diawali dengan pembahasan HAN dan Revolusi Industri 4.0 yaitu konsepsi keadilan, konsepsi kepastian hukum, konsepsi ketertiban, dan konsepsi kemanfaatan; dan Fungsi Hukum Administrasi Negara dalam Revolusi Industri 4.0 yaitu fungsi personal, fungsi sosial, fungsi transaksional, fungsi nasional dan global; serta Peran Hukum Administrasi Negara dalam Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Hukum Administrasi Negara 4.0 & Teoretikal Hukum di Indonesia dengan uraian Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif dalam Konseptual Hukum Administrasi Negara 4.0; Teori Hukum Konvergensi dalam Konseptual Hukum Administrasi Negara 4.0; Teori Hukum Sistem Pemerintahan Bebasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan pendekatan Hukum Administrasi Negara 4.0 sebagai Instrumen Pelindungan Data Pribadi yang membahas dan mendiskusikan Pelindungan Data Pribadi dalam Konstruksi Konstitusi dan Legislasi; Pelindungan Data Virtual dalam Konstruksi Regulasi Sistem dan Transaksi Elektronik; dan Pelindungan Data Virtual dalam Konstruksi Regulasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
-
HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 4.0: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia
Penulis:
DR. DANRIVANTO BUDHIJANTO, S.H.,
LL.M in IT Law, FCBArb., FIIArb.ISBN:
DALAM PROSES- Ukuran : 15 x 23 cm
- Tebal: 307 hlm
- Binding: Soft Cover
Harga: –
Layanan Kosumen: WA – 081322702828
SINOPSIS:
Buku dengan judul HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN 4.0 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia menyajikan dan membahas korelasi konstruktif peradaban New Normal atau Next Normal dengan revolusi teknologi informasi terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan, terutama pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intellegence-AI). Buku ini diawali dengan pembahasan teknologi teraktual yaitu relevansi Hukum dan Pelindungan Artificial Intellegence (Kecerdasan Buatan) dengan uraian Fungsi Hukum dalam Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan; Tanggung Jawab Hukum dari Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan; Asas-Asas Pelindungan Data Digital dalam Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan; Pelindungan Hukum Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan; dan Pelindungan Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan di Indonesia. Pembahasan dilanjutkan dengan konseptual E-Government Law & Teoritikal Hukum Di Indonesia dengan uraian Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif dalam Konseptual E-Government Law; Teori Hukum Konvergensi dalam Konseptual E-Government Law; dan Teori Hukum Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia. Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan pendekatan E-Government Law sebagai Instrumen Pelindungan Data Virtual yang membahas dan mendiskusikan Pelindungan Informasi dan Privasi dalam Konstruksi Konstitusi dan Legislasi; Pelindungan Data Virtual dalam Konstruksi Regulasi Sistem dan Transaksi Elektronik; dan Pelindungan Data Virtual dalam Konstruksi Regulasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Buku ini membahas pula dengan pengkajian Hukum Administrasi Negara & Revolusi Industri 4.0 yaitu konsepsi keadilan, konsepsi kepastian hukum, konsepsi ketertiban, dan konsepsi kemanfaatan; dan Fungsi Hukum Administrasi Negara dalam Revolusi Industri 4.0 yaitu fungsi personal, fungsi sosial, fungsi transaksional, fungsi nasional dan global; serta Peran Hukum Administrasi Negara dalam Revolusi Industri 4.0 di Indonesia.
-
Hukum Ekonomi Digital & Kecerdasan Artifisial
Penulis:
DR. DANRIVANTO BUDHIJANTO, S.H.,
LL.M in IT Law, FCBArb., FIIArb.ISBN:
DALAM PROSES- Ukuran : 15 x 23 cm
- Tebal: 268 hlm
- Binding: Soft Cover
Harga: –
Layanan Kosumen: WA – 081322702828
SINOPSIS:
Buku dengan judul Hukum Ekonomi Digital & Kecerdasan Artifisial menyajikan dan membahas korelasi konstruktif peradaban New Normal atau Next Normal dengan revolusi teknologi informasi terhadap ekosistem dan industri ekonomi digital, terutama pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intellegence-AI). Buku ini ditulis sebagai kepedulian Penulis terhadap perlunya pemahaman yang lebih sistemik dan aplikatif dari konsep-konsep yang dikenal dalam Hukum Ekonomi dan Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. Buku ini diawali dengan pembahasan teknologi teraktual yaitu relevansi Hukum dan Pelindungan Artificial Intellegence (Kecerdasan Buatan) dengan uraian Fungsi Hukum dalam Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan; Tanggung Jawab Hukum dari Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan; Asas-Asas Pelindungan Data Digital dalam Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan; Pelindungan Hukum Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan; dan Pelindungan Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan di Indonesia. Pembahasan dilanjutkan dengan Teoritikal Hukum Ekonomi Digital yang memaparkan Teori Hukum Ekonomi Digital; Hukum, Legislasi dan Regulasi; Asas-Asas Hukum Ekonomi Digital; Kaidah dan Norma Hukum Ekonomi Digital; dan Institusionalisasi Hukum Ekonomi Digital. Buku ini membahas pula pengkajian Hukum Ekonomi Digital & Revolusi Industri 4.0 yaitu konsepsi keadilan, konsepsi kepastian hukum, konsepsi ketertiban, dan konsepsi kemanfaatan; dan Fungsi Hukum Ekonomi Digital dalam Revolusi Industri 4.0 yaitu fungsi personal, fungsi sosial, fungsi transaksional, fungsi nasional dan global; serta Peran Hukum Ekonomi Digital dalam Revolusi Industri 4.0 di Indonesia. Buku ini ditutup dengan pembahasan Legislasi dan Regulasi Ekonomi Digital di Indonesia yaitu tentang Revolusi Finansial Digital dan Big Data; Teori Hukum Konvergensi dan Legislasi Teknologi Finansial (FinTech); dan Regulasi Teknologi Finansial (FinTech) di Indonesia.
-
HUKUM KEAMANAN SIBER
Penulis:
DR. DANRIVANTO BUDHIJANTO, S.H.,
LL.M in IT Law, FCBArb., FIIArb.ISBN:
DALAM PROSES- Ukuran : 15 x 23 cm
- Tebal: 228 hlm
- Binding: Soft Cover
Harga: –
Layanan Kosumen: WA – 081322702828
SINOPSIS:
Buku ini berjudul HUKUM KEAMANAN SIBER sebagai korelasi konstruktif Cyberlaw dengan Cybersecurity dan terbentuknya Masyarakat 5.0 (Society 5.0). Masyarakat 5.0 adalah suatu terminologi faktual dan futurikal yang yang dipahami sebagai suatu konsep masyarakat yang berpusat pada manusia (human-centered) dan berbasis teknologi (technology based) sehingga kecerdasan buatan (Artificial Intelligence-AI) akan mentransformasi Big Data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan (the Internet of Things-IoT) termasuk pula melalui pemanfaatan Blockchain (cryptonomic), Learning Machine, dan Robotic sehingga menjadi suatu kearifan baru, yang akan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia membuka peluang-peluang bagi kemanusiaan.
Buku ini diawali dengan pembahasan teknologi teraktual yaitu relevansi Hukum dan Pelindungan Artificial Intellegence (Kecerdasan Buatan) dengan uraian Fungsi Hukum dalam Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan; Tanggung Jawab Hukum dari Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan; Asas-Asas Pelindungan Data Digital dalam Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan; Pelindungan Hukum Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan; dan Pelindungan Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan di Indonesia. Pemahaman dan pembahasan teoritikal dari Cyberlaw 1.0 sebagai Lex Informatica yang kemudian bertransformasi menjadi Cyberlaw 2.0 sebagai Lex Internetica, dan berkonvergensi menjadi Cyberlaw 3.0 sebagai Lex Digital-Informatica, serta evolusi terakhir yaitu Cyberlaw 4.0 sebagai Lex Crypto. Buku ini ditutup dengan pembahasan tentang Cyberlaw & Cybersecurity yaitu Pelindungan Privasi dan Data Pribadi dalam Konstruksi Konstitusi dan Legislasi; Konstruksi Regulasi Sistem dan Transaksi Elektronik; Konstruksi Regulasi Perdagangan Sistem Elektronik; Konstruksi Regulasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); dan Konstruksi Regulasi Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital.
-
HUKUM KESEHATAN KONTEMPORER – Teori dan Aplikasi
Penulis:
DR. FARIDA KAPLELE, SH., MH.ISBN:
DALAM PROSES- Ukuran : 15 x 23 cm
- Tebal: 427 hlm
- Binding: Soft Cover
Harga: –
Layanan Kosumen: WA – 081322702828
SINOPSIS:
Buku Hukum Kesehatan Kontemporer: Teori dan Aplikasi ini menyajikan kajian komprehensif mengenai dinamika hukum kesehatan di Indonesia dalam konteks perkembangan ilmu kedokteran, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan perlindungan hukum bagi seluruh pemangku kepentingan. Pembahasan diawali dengan pengantar konseptual yang menguraikan pengertian, ruang lingkup, serta kedudukan hukum kesehatan dalam sistem hukum nasional, disertai telaah historis dan asas-asas fundamental yang melandasinya. Selanjutnya, buku ini mengupas berbagai isu strategis dan aktual, antara lain hubungan hukum antara tenaga kesehatan dan pasien melalui perjanjian terapeutik, tanggung jawab hukum dalam praktik pelayanan kesehatan, malpraktik medis, persoalan etik dan yuridis euthanasia, serta berbagai bentuk tindak pidana di bidang kesehatan. Setiap topik dianalisis secara sistematis dengan memadukan pendekatan teoretis, kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta ilustrasi kasus yang bersifat aplikatif. Dengan pendekatan interdisipliner dan analisis yang kritis, buku ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara teori hukum dan praktik pelayanan kesehatan di lapangan. Tidak hanya sebagai referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti, buku ini juga ditujukan bagi peminat kajian hukum kesehatan yang lebih luas. Lebih jauh, buku ini diharapkan dapat memantik diskusi dan refleksi kritis demi terwujudnya sistem hukum kesehatan Indonesia yang lebih berkeadilan, melindungi hak asasi manusia, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.











